Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kekhawatiran publik tentang potensi politik dinasti tidak meningkat sebagai akibat dari keputusan kontroversial MK tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut survei tersebut, mayoritas publik menilai biasa saja terkait isu-isu yang berkaitan dengan munculnya politik dinasti. Survei nasional Indikator dilakukan dari 27 Oktober hingga 1 November 2023. 1.220 orang diwawancarai secara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengumumkan hasil survei virtual berjudul ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ pada hari Minggu (12/11). Muhtadi menyatakan bahwa 42,9 persen masyarakat merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja. Ada 39,2% yang berpendapat sebaliknya. Burhanuddin menyatakan bahwa, dibandingkan dengan hasil Oktober, ada penurunan.
Burhanuddin mengatakan, “Pada rentang 16-20 Oktober, terdapat 47,9 persen yang merasa khawatir tentang politik dinasi. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan menjadi 39,2 persen.” Sebaliknya, persepsi publik tentang masalah politik dinasti meningkat. Sekarang 42,9 persen dari 33,7 persen sebelumnya.
Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat juga berpendapat bahwa politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi. Ini karena rakyat melakukan pesta demokrasi secara langsung.
Burhanuddin menyatakan bahwa sekitar 52,6 persen lebih berpendapat bahwa politik dinasti tidak menjadi masalah selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sebaliknya, sejumlah besar orang berpendapat sebaliknya, yaitu 36,3 persen.
