Saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023), Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partainya memilih untuk memenangkan pasangan cawapres dan capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terlebih dahulu sebelum mengambil sikap resmi tentang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Sebagian besar masyarakat Indonesia masih miskin, kata Jazilul. Dalam hal moral, tidak pantas jika negara membelanjakan sejumlah besar uang untuk pembangunan IKN meskipun masyarakatnya masih miskin. “Etis enggak secara moral kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin, tapi kita bangun istana?” Itu tidak. Itu semuanya. Dia menyatakan bahwa moral ini bukan masalah undang-undang.
Menurut Jazilul, ketika UU IKN disetujui DPR RI beberapa waktu lalu, sikap PKB sudah disampaikan.
PKB berpendapat bahwa program Presiden Joko Widodo dapat disesuaikan jika dasar pembangunan IKN didasarkan pada undang-undang. “Sikapnya sudah ada di DPR. Waktu itu masing-masing partai (menyampaikan pendapat).” Jazilul menyatakan bahwa jika UU (PKB) biasa, itu dapat direvisi atau diperbaiki.
Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan menentang pembangunan IKN. Dia percaya bahwa IKN akan menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat. Disampaikan oleh Anies pada Rabu, 22 November 2023, di Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Acara tersebut disiarkan di TV Muhammadiyah.
Pada awalnya, Profesor Siti Zuhro, peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bertanya apakah pembangunan IKN mungkin bermanfaat bagi Indonesia di masa depan. Dalam tanggapannya, Anies menyatakan bahwa alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. Dia berkata, “Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar, di seluruh Indonesia,” dan, “bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah-tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru.” Oleh karena itu, Anies berpendapat Dia berkata, “Karena itu, ini harus dikaji secara menyeluruh karena tujuan kita adalah Indonesia yang setara dan merata.”