Perdana Menteri Otoritas Pembebasan Palestina (PLO), Muhammad Shtayyeh, mengatakan bahwa Hamas mungkin menjadi mitra dalam pemerintahan PLO di Jalur Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pernyataan Muhammad Shtayyeh, yang bertentangan dengan keinginan Israel setelah menyelesaikan perang melawan Hamas di Jalur Gaza, dengan berkata, “Tidak akan ada Hamas. Kami akan melenyapkan mereka.”
Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan PM Palestina menunjukkan kekhawatirannya bahwa PLO tidak boleh kembali memiliki kekuasaan di Jalur Gaza.
Dia menyatakan bahwa PLO akan terus berkomunikasi dengan Hamas meskipun kemenangan Israel dalam perang di Jalur Gaza.
Dia juga menyatakan, “Fakta bahwa ini adalah usulan Otoritas Palestina memperkuat kebijakan saya: Otoritas Palestina bukanlah solusi.”
PLO Usul Hamas Jadi Mitra Politik untuk Mencegah Perpecahan di Palestina
Muhammad Shtayyeh sebelumnya dilaporkan oleh Bloomberg bahwa PLO bekerja sama dengan pejabat AS mengenai rencana pengelolaan Jalur Gaza setelah perang berakhir.
Muhammad Shtayyeh berpendapat bahwa Hamas, yang saat ini menguasai Jalur Gaza, akan mendapatkan mitra junior Organisasi Pembebasan Palestina sebagai hasil dari konflik ini.
Perdana Menteri Palestina itu berharap Hamas dapat membantu membangun negara Palestina yang independen yang mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Ia bersedia menggunakan diplomasi untuk bernegosiasi dengan Hamas dan menemukan cara politik untuk Palestina.
Akan ada ruang untuk berbicara jika para pemimpin Hamas siap mencapai kesepakatan dan menerima program politik Organisasi Pembebasan Palestina. Muhammad Shtayyeh mengatakan kepada Bloomberg pada Jumat (8/12/2023), “Rakyat Palestina tidak perlu terpecah belah.”
Pernyataan PM Palestina ini menunjukkan bahwa Palestina tidak boleh terpecah dan tujuan Israel untuk menghapus Hamas tidak mungkin.
Orang-orang PLO Masih di Jalur Gaza.
Pada saat yang sama, Mahmoud Abbas, Presiden PLO, menyatakan bahwa meskipun PLO keluar dari Jalur Gaza pada tahun 2007 dan Hamas mulai berkuasa di sana, PLO tetap ada di sana sebagai sebuah institusi.
PLO bahkan terus membayar gaji bulanan kepada pekerja, pensiunan, dan keluarga yang membutuhkan senilai sekitar 140 juta dolar.
“Otoritas Palestina masih memiliki tiga menteri yang hadir di Gaza,” kata Mahmoud Abbas kepada Reuters pada Jumat (8/12/2023).
Mahmoud Abbas menyatakan bahwa PLO akan mengalami perubahan sebelum memerintah di Jalur Gaza jika perang Israel dapat menggulingkan Hamas dari kekuasaannya di sana.
Dia mengatakan bahwa untuk kembali ke Jalur Gaza, mereka harus merehabilitasi otoritas dan membutuhkan dukungan internasional yang besar.
Meskipun PLO hanya menawarkan Hamas sebagai pihak kedua, posisi ini dianggap dapat mencegah konflik di antara rakyat Palestina.
PLO ingin membangun kembali, mengumpulkan dana, dan menghentikan pengepungan Jalur Gaza.
Amerika Serikat, PLO, dan Israel
Sekutu Israel, Amerika Serikat, berusaha membuat rencana pemerintahan di Jalur Gaza jika Israel berhasil mengalahkan Hamas, yang masih berkuasa di sana.
Setelah berminggu-minggu memikirkan strategi, AS menyarankan PLO untuk memerintah kembali di Jalur Gaza, tetapi Benjamin Netanyahu menolaknya.
Netanyahu menganggap bahwa PLO masih memiliki hubungan dengan Hamas saat ini, yang berarti bahwa AS harus mengubah PLO sebelum memerintah di Jalur Gaza.
Sementara itu, Netanyahu menyatakan bahwa setelah perang berakhir, Israel akan bertanggung jawab atas keamanan Jalur Gaza untuk waktu yang tidak ditentukan.
Hamas melawan Israel
Untuk menanggapi Hamas, yang memulai Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023) pagi, Israel melakukan pengeboman besar-besaran.
HAMAS mengklaim serangan itu sebagai respons terhadap kekerasan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama di kompleks Masjid Al Aqsa, seperti yang dilaporkan Al Arabiya.
Kelompok tersebut menculik 240 orang dari Israel dan meluncurkan ratusan roket, membunuh lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel.
Pada hari berikutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan perang melawan Hamas dan meluncurkan pasukan ke Jalur Gaza.
Lebih dari 17.487 warga Palestina tewas dalam pemboman Israel di Jalur Gaza sejak Sabtu (7/10/2023) hingga perhitungan korban pada Sabtu (9/12/2023), menjadikan lebih dari 2,2 juta warga Palestina pengungsi, menurut Anadolu.
Selain itu, Tepi Barat, wilayah yang dipimpin Otoritas Pembebasan Palestina (PLO), adalah tempat lain di mana Israel melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
