Perdana Menteri India Narendra Modi meminta para pemimpin G20 untuk kembali berkumpul secara virtual menjelang akhir masa Presidensi G20 India pada sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Grup Twenty (G20) di New Delhi, India.
Tujuan dari acara tersebut adalah untuk mempertahankan pedoman yang ditetapkan oleh para anggota G20 dan mendorong implementasi hasil KTT.
Namun, sebagai forum pertemuan ekonomi dan keuangan dari kelompok negara ekonomi 20 terbesar di dunia, diskusi tentang masalah lebih banyak berfokus pada konflik di Gaza dan Ukraina daripada masalah ekonomi.
“Pertemuan Pemimpin G20 Virtual” akan diadakan pada Rabu malam (22/11/2023).
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Premier Tiongkok Li Qiang, dan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah beberapa dari banyak pemimpin negara, negara undangan, dan kepala organisasi internasional yang hadir di Summit.
Presiden Comoro Azali Assoumani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Argentina Alberto Fernández, dan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina semuanya hadir.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long juga hadir.
Selanjutnya, ada Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva.
Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan dengan menyampaikan pencapaian inklusif KTT G20 New Delhi, termasuk partisipasi Uni Afrika dalam forum G20.
Pada kesempatan tersebut, PM Modi menekankan bahwa situasi di Timur Tengah, yang sekarang menjadi masalah global, lebih dari hanya konflik regional yang membutuhkan tindakan kolektif segera.
Modi juga menyatakan betapa pentingnya bekerja sama dengan negara-negara Global South dan mengumumkan bahwa India akan memberikan kontribusi sebesar 25 juta dolar AS untuk Dana Pengaruh Sosial di negara-negara Global South.
Bantuan untuk Palestina
Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara virtual pada kesempatan tersebut.
Airlangga menegaskan bahwa para pemimpin G20 harus segera mengambil tindakan bersama untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah dan meminta dukungan bagi Palestina di tengah kondisi saat ini.
Secara khusus, Menko Airlangga meminta solusi dua negara di Palestina. Enam pemimpin negara G20 lainnya mendukung solusi ini.
Di akhir acara, dia berkata, “Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina?”
Airlangga juga bertanya kepada para pemimpin G20 tentang apa yang telah dilakukan secara kolektif untuk memperbaiki keadaan bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza.
Dalam siaran pers pada hari Kamis, 23 November 2023, dia menyatakan, “Kita ini para pemimpin dunia dan memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, tanggung jawab kita juga besar.”
Dia menyatakan bahwa forum negara-negara ini sekarang dapat melakukan sesuatu tentang situasi kemanusiaan di Gaza jika mereka dapat melakukannya di tempat lain dua tahun lalu.
“Kita harus mendukung realisasi solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.”
Konflik antara Ukraina dan Rusia seperti yang diketahui belum berakhir, dan saat ini terjadi konflik baru di Gaza.
Sebagaimana dikatakan oleh beberapa kepala pemerintahan lain, konflik itu diperkirakan akan menambah beban krisis global sambil menjauh dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Sulit untuk merencanakan pembangunan ekonomi global yang lebih mapan setelah pandemi COVID-19 jika ada perdamaian.
Airlangga menyatakan bahwa Indonesia meminta dua tindakan global untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi: pentingnya solidaritas global dan kepemimpinan global. Menurutnya, G20 harus terus mendorong agar dialog dapat terjadi.
Dunia mengakui bahwa masa Presidensi Indonesia di G20 telah menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik dan mencegah perpecahan organisasi.
Perdamaian adalah kunci untuk pembangunan, dan ini harus menjadi prioritas dalam tindakan global berikutnya.
Target anggota G20 untuk mencapai SDGs telah terhambat oleh konflik.
Jika setiap pihak menganggap dirinya bertanggung jawab atas tatanan aturan global, konflik akan terus berlanjut dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil.
Menurutnya, G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri.
Selain itu, dia meminta semua negara untuk menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional karena konflik menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakstabilan ekonomi.
Terangnya, “Tindakan konkret diperlukan, dan kita dapat memulainya dari sekarang.”
Konferensi Pemimpin G20 membahas masalah penting
Menko Airlangga juga menyatakan bahwa G20 harus memiliki kemampuan untuk mendorong reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk menjadi lebih kredibel dan memberikan prioritas pada pembiayaan inovatif.
Dalam hal ini, Indonesia mendukung program pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership dan Global Blended Finance Alliance untuk dilaksanakan.
Selain itu, Bursa Karbon Indonesia didirikan di Indonesia pada September 2023.
Para pemimpin negara G20 setuju untuk melakukan tindakan segera untuk mengakhiri konflik di Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk di Jalur Gaza dalam KTT virtual itu.
Selain itu, intervensi para pemimpin negara G20 yang hadir berfokus pada masalah seperti perubahan iklim, transisi energi, reformasi MDB, efek teknologi informasi, dan penerapan Infrastruktur Digital Publik.
Baca juga: Menko Airlangga: Perang Israel-Hamas Merusak Dunia
PM Modi mengucapkan terima kasih kepada negara-negara anggota G20 dan undangan yang diterima saat penutupan KTT virtual yang berlangsung selama 3,5 jam.
Selain itu, Modi berterima kasih kepada lembaga internasional yang telah mendukung Presidensi India, serta kesiapan India untuk mendukung Brasil sebagai Troika pada Presidensi G20 pada tahun 2024.
Tahun ini, peran Indonesia sebagai Troika berakhir dengan berakhirnya presidensi G20 India.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional/Co-Sherpa G20 Indonesia, dan Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas/Co-Sherpa G20 Indonesia hadir mendampingi Airlangga pada kesempatan tersebut.
Ada juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional/Deputi Keuangan G20 Indonesia dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral/Co-Sous Sherpa G20.